my rooms...

It's about experiences, tasks, knowledges, .......

Sabtu, 23 Oktober 2010

Parameter Teknis dalam Pengembangan RSH Perkotaan

Parameter yang digunakan adalah ketentuan – ketentuan teknis dan standar pelayanan minimal prasarana dan sarana dasar dalam wilayah perkotaan, sebagai dasar evaluasi teknis terhadap kondisi prasarana dan sarana dasar yang ada di permukiman RSH Kota Bitung dan Kota Manado. Parameter yang digunakan antara lain :
• PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 34/PERMEN/M/2006 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) KAWASAN PERUMAHAN
• PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI, tahun 2005
• PEDOMAN PENENTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) berdasarkan Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001


3.1 Acuan Normatif dan Standar Teknis

Acuan Normatif
1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman.
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang.
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.
8) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
9) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri .
10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
11) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
12) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
13) Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
14) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 1996 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukikan di daerah.
15) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/ Permen/ M/ 2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1990 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah

Istilah dan Definisi
1) Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;
2) Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
3) Kawasan, adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk permukiman
4) Kawasan Perumahan adalah wilayah dengan fungsi utama sebagai permukiman yang meliputi bangunan, halaman, dan jalan ke luar masuk yang diperlukan untuk tempat tinggal;
5) Prasarana kawasan adalah kelengkapan dasar fisik kawasan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Komponen prasarana kawasan yang diatur untuk keterpaduannya, adalah :













Standar Teknis
Dalam penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan perumahan standar teknis yang digunakan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman teknis meliputi :
1) Prasarana Jalan.
a) Salah satu prasarana penting yang harus disediakan secara baik dan terpadu adalah prasarana jalan, khususnya jalan di kawasan perumahan yang juga merupakan bagian penting dari suatu kota dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder.
b) Jaringan jalan di kawasan perumahan menurut fungsinya adalah jalan lokal dan jalan lingkungan dalam system jaringan jalan sekunder.
c) Jaringan jalan pada kawasan perumahan dibagi ke dalam 5 bagian yaitu, jalan lokal sekunder I, Jalan lokal sekunder II, Jalan lokal sekunder III, Jalan Lingkungan I, dan jalan lingkungan II.
d) Wewenang penyelenggaraan jalan pada kawasan perumahan ini adalah Pemerintah Kabupaten Kota yang dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota, karena sistem jaringan jalan tersebut merupakan bagian dalam system jaringan jalan sekunder. Dalam hal pemerintah kabupaten/ kota belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, maka pemerintah kabupaten/ kota dapat minta bantuan Kantor Menpera, berupa stimulan melalui program pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun serta kawasan khusus.
e) Didalam standar teknis penanganan jalan kawasan perumahan dijelaskan bagaimana cara membangun jalan-jalan tersebut, prototipe konstruksi jalan, parameter perencanaan, perencanaan dimensi minimal ideal jalan kawasan, termasuk saluran drainase yang berfungsi untuk mengeringkan jalan.
f) Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai SNI 03-2853-1995, SNI 03-2446-1991, SNI 03.6967-2003
g) Pedoman penentuan standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 menjelaskan mengenai standar pelayanan jalan lingkungan adalah panjang jalan 40 – 60 m/Ha dengan lebar 2 – 5 m, tingkat pelayanan adalah kecepatan rata – rata kendaraan 15 s/d 20 km/jam. Kualitas jalan adalah sebagai akses ke semua bagian kota dengan mudah.

2) Prasarana Drainase.
a) Dalam pembangunan kawasan perumahan aspek yang paling penting adalah tersedianya prasarana drainase kawasan yang mampu menjamin kawasan tersebut tidak tergenang air pada waktu musim hujan.
b) Saluran drainase kawasan perumahan harus terintegrasi dengan system drainase di luar kawasan atau system drainase perkotaan perdesaan. Maksudnya adalah bahwa saluran drainase kawasan perumahan dialirkan ke luar kawasan pada saluran induk yang akan mengalirkan air ke laut/ sungai/ danau.
c) Disamping itu untuk kepentingan kawasan perumahan yang lebih luas dalam upaya mengurangi genangan air, khususnya di daerah bekas rawa-rawa perlu disediakan kolam retensi yang berfungsi menyimpan dan meresapkan air ke dalam tanah. Pembuatan kolam retensi dan sumur resapan dapat dilihat pada standar teknis yang ada.
d) Di dalam standar teknis penyediaan prasarana drainase, disamping dijelaskan persyaratan umum dan teknis, secara rinci dijelaskan cara pengumpulan data, analisis kerusakan dan kerugian akibat banjir, analisis konservasi, pengembangan sistem drainase, dan pengembangan kelembagaan.
e) Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai SNI 06-2409-2002 dan SNI 03-2453-2002.
f) Jaringan primer dan sekunder drainase harus mempunyai kapasitas tampung yang cukup untuk menampung air yang mengalir dari area Lisiba dan kawasan sekitarnya.

Saluran pembuangan air hujan dapat terbuka dengan ketentuan sebagai berikut :
- Dasar saluran terbuka ½ lingkaran dengan diameter minimum 20 cm, atau bentuk bulat telur ukuran minimum 20/30 cm.
- Bahan saluran, tanah liat, beton, pasangan batu bata dan bahan lain
- Kemiringan saluran minimum 2 %
- Kedalaman saluran minimum : 30 cm
- Apabila saluran dibuat tertutup, maka pada tiap perubahan arah harus dilengkapi dengan lubang kontrol dan pada bagian saluran yang lurus lubang kontrol harus ditempatkan pada jarak maksimum 50 (lima puluh) meter.
- Saluran tertutup dapat terbuat dari PVC, beton, tanah liat dan bahan-bahan lain;
- Untuk mengatasi terhambatnya saluran air karena endapan pasir/tanah pada drainase terbuka dan tertutup perlu bak kontrol dengan jarak kurang lebih 50 M dengan dimensi (0,40x 0,40x 0,40) M3
- Setiap kawasan permukiman skala besar perlu menyediakan sumur resapan pada titik-titik terendah.
- Penggunaan pompa drainase merupakan upaya tambahan bila ditemui kesulitan untuk mengalirkan air secara gravitasi. Dapat juga digunakan untuk membantu agar pengaliran air dalam saluran mengalir lebih cepat.

3) Prasarana Air Minum
a) Setiap kawasan perumahan harus dilengkapi dengan sarana air minum yang memenuhi kebutuhan minimal bagi penghuni sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
b) Layanan air minum dalam kawasan dapat diberikan oleh PDAM atau Badan pengelola air minum kawasan/ swasta, atau dapat pula menyediakan sendiri/komunal melalui sumur gali, pantek sesuai persyaratan teknis yang berlaku.
c) Penanganan air minum dikawasan perumahan meliputi :
1) Pengendalian kualitas air melalui proses pemeriksaan periodik sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
2) Pembuatan sumur dalam, untuk keperluan persil (cluster). Diperlukan pengelolaan, pembagian tugas dan kuwajiban oleh unit pengelola. Lokasi bisa saja di dekat komplek perumahan atau diluar komplek perumahan.
Pengembangan dari system ini terjadi dengan cara pengelola kawasan menyediakan instalasi pengolahan air minum dengan dilengkapi boster pump, sehingga warga tinggal memanfaatkannya.
3) Penyambungan pipa air minum ke jaringan pipa air minum skala perkotaan yang ada.
d) Perhitungan volume air minum minimal untuk kebutuhan rumah tangga adalah 60 liter/ orang/ hari.
e) Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai AB-K/RE-RT/TC/026/98 dan ABK/OP/ST/004/98

4) Prasarana Pengelolaan Air Limbah
Pada standar teknis penyediaan sistem penanganan air limbah untuk kawasan berisi antara lain :
a) Penjelasan umum, meliputi pengertian penanganan air limbah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sistem pengolahan air limbah, dan bagaimana penanganan air limbah dengan menggunakan sistem jaringan (perpipaan).
b) Persyaratan teknis meliputi langkah pengembangan, sistem setempat, sistem terpusat, dan pembagian tugas dan wewenang dan keterkaitannya dengan sistem perkotaan.
c) Pemilihan sistem penanganan air limbah, perencanaan sistem air limbah setempat, dan perencanaan sistem pengolahan air limbah terpusat.
d) Keterpaduan dalam pengembangan dan pengelolaan.
e) Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai SNI 03-2398-2002, PTT-19-2000-C dan PTS -09-2000-C
f) Apabila tidak memungkinkan untuk membuat tangki septik pada tiap-tiap rumah maka harus dibuat tangki septic bersama yang dapat melayani beberapa rumah.
g) Apabila tidak memungkinkan membuat bidang resapan pada tiap-tiap rumah, maka harus dapat dibuat bidang resapan bersama yang dapat melayani beberapa rumah.

Persyaratan tangki septik bersama adalah sebagai berikut :
- Muka air tanah harus cukup rendah
- Jarak minimum antara bidang resapan bersama dengan sumur pantek adalah 10 (sepuluh) meter (tergantung dari sifat tanah dan kondisi daerahnya).
- Tangki septik harus dibuat dari bahan kedap air.
- Kapasitas tangki septik tergantung dari :
(1) Kualitas air limbah
(2) Waktu pengendapan
(3) Banyaknya campuran yang mengendap
(4) Frekuensi pengambilan lumpur

5. Ukuran tangki septic bersama sistem tercampur.
- Untuk jumlah ± 50 jiwa
a) Panjang : 5,00 m
b) Lebar : 2,50 m
c) Kedalaman total : 1,80 m
d) Tinggi air dalam tangki ± 1 m
e) Pengurasan ±2 Th sekali
- Ukuran tangki septik bersama sistem terpisah untuk jumlah ± 50 jiwa
a) Panjang : 3,00 m
b) Lebar : 1,50 m
c) Kedalaman : 1,80 m
- Ukuran bidang resapan
a) Panjang : 10 m
b) Lebar : 9,60 m
c) Kedalaman : 0,70 m
6. Bila bidang resapan tidak memungkinkan untuk dibuat dan untuk pertimbangan kemudahan dalam pengolaan serta demi efisiensi energi, maka dapat diterapkan sistem pengolahan terpusat.
7. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan sistem terpusat adalah :
- Tipe perumahan
- Kepadatan penduduk
- Luas daerah pelayanan
- Tingkat sosial ekonomi penduduk untuk turut memikul biaya pembangunan, operasi dan pemeliharaan.
- Keadaan sosial ekonomi penduduk untuk turut menjaga keberlanjutan berfungsinya sistem.
- Penggunaan lahan
- Aspek teknis

Sistem pengelolaan air limbah terpusat cocok diterapkan pada daerah dengan kondisi sebagai berikut :
- Kepadatan penduduk tinggi (>250 jiwa/Ha)
- Tersedia sumber air bersih
- Permeabilitas tanah rendah
- Level muka air tanah relatif cukup dalam

Konsep dasar yang digunakan dalam menangani air limbah kawasan permukiman adalah bagaimana mengelola air limbah secara terpadu, sehingga tepat guna (efektif), berdaya guna (efisien) dan biayanya terjangkau serta dapat dioperasikan secara berkelanjutan, dengan bertumpu pada kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, dan dunia usaha (swasta).

5) Prasarana Pengelolaan Persampahan
a) Kawasan perumahan yang sehat dan bersih adalah kawasan perumahan yang dilengkapi dengan system pengelolaan sampah yang memadai, yaitu system pengelolaan yang aman, nyaman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b) Standar teknis pengelolaan persampahan berisi tentang :
1) Ketentuan umum yang terdiri dari persyaratan umum, persyaratan teknis dan pembagian tugas dan wewenang pembangunan dan pengelolaan sistem persampahan.
2) Pengelolaan sampah pada kawasan perumahan, meliputi penentuan timbulan dan densitas dan komposisi sampah, prediksi beban timbulan sampah, pengelolaan sampah tingkat kawasan, dan teknik operasional pengelolaan sampah pada kawasan perumahan. Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai SNI 19-3964-1994 dan SNI 03-3242-1994 dan SNI 19-3983-1995
3) Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan komposter komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan.
4) Pembuangan sisa pengolahan sampah pada tempat pemrosesan akhir (TPA). Standar teknis bidang ini antara lain : sesuai PTS 06-2000-C dan PTS 07-2000-C.

Dalam melakukan pengolahan sampah terdapat beberapa aspek pencemaran yang perlu mendapat perhatian yaitu :
- Pengendalian bau
- Pengendalian penyebaran penyakit
- Pengendalian lindi / leachete
- Pengendalian kebakaran sampah
- Menjaga estetika lingkungan

Alternatif pengolahan sampah yang dapat digunakan untuk suatu kawasan permukiman skala besar adalah sebagai berikut :
- Open dumping (tidak dianjurkan)
- Control landfill
Pada metode pengolahan dengan cara ini, sampah yang diangkut ketempat ini akan secara periodik ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat sampah tersebut.
Sebelum dilakukan penutupan, sampah yang ada diratakan dan dipadatkan lebih dulu agar terjadi peningkatan efisiensi dalam penggunaan lahan untuk pengolahan.

- Sanitary landfill
Metode pengolahan dengan cara ini merupakan metode standar yang digunakan secara internasional, dengan sampah yang diangkut ketempat ini akan ditutup setiap hari dengan lapisan tanah sehingga mengurangi potensi pencemaran lingkungan.
Untuk mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah, lokasi pengolahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Bukan daerah rawan geologi
- Bukan daerah rawan hidrogeologi
- Muka air tanah dilokasi pengolahan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) meter di bawah permukaan tanah
- Porositas tanah harus > dari 10-6 cm/dtk
- Jarak dengan sumber air minimal 100 meter
- Bila kondisi di atas tidak terpenuhi maka dapat diupayakan penggunaan teknologi yang dapat membantu
- Bukan daerah rawan secara topografi
- Minimal kemiringan lahan yang digunakan untuk lokasi pengolahan adalah 20%
- Memiliki jarak minimal 3000 meter dari lapangan terbang yang digunakan pesawat bermesin jet dan 1500 meter untuk lapangan terbang yang digunakan pesawat berbaling-baling.
- Hal ini untuk mencegah terjadinya gangguan pandangan pilot pesawat terbang akibat adanya asap dari sampah yang terbakar.
- Tidak memiliki kemungkinan banjir dengan periode ulang kurang dari 25 tahun
- Bukan daerah / kawasan yang dilindungi atau cagar alam

Prasarana, sarana dan peralatan pengolahan sampah, terdiri dari :
- Jalan
- Drainase
- Lapisan kedap air, yang berfungsi untuk mencegah rembesan lindi dari sampah yang ditimbun ke lapisan tanah dibawahnya yang dapat mencemari air tanah. Lapisan ini dipasang di seluruh permukaan tanah tempat penimbunan sampah. Lapisan ini dapat berupa tanah lempung setebal 50 cm atau lapisan karet sintetis yang saat ini banyak digunakan.
- Pengaman gas


3.2 ASPEK PENDANAAN
Pembiayaan dan peluang investasi
1) Dalam penyelenggaraan kegiatan investasi pembangunan PSU kawasan perumahan, maka partisipasi modal masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan.
2) Partisipasi perlu dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut :
• terbatasnya dana dan teknologi
• pergeseran tanggung jawab dari pemerintah kepada swasta dan masyarakat
• Motivasi swasta dan masyarakat mendorong lembaga menjadi lebih efisien, transparan dan kompetitif
• kondisi capacity building swasta dan masyarakat.
3) Kriteria yang digunakan dalam rangka menunjang keberhasilan partisipasi swasta dan masyarakat :
• untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah
• masalah lingkungan sesuai standar global
• iklim investasi yang kondusif (kredibilitas pemerintah, komitmen, stabilitas politik dan kesiapan lembaga pengelola)
• kelayaan investasi yang memadai dan terjamin.
4) Tingkat keterlibatan swasta dalam pembangunan PSU bervariasi, yaitu (i) untuk penyediaan pembiayaan (ii) dan kombinasi pembiayaan serta operasionalisasi.
5) Pihak –pihak yang dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan PSU diantaranya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



























3.3 ASPEK KELEMBAGAAN
Dalam penyelenggaraan keterpaduan PSU perlu dilakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat, pemangku kepentingan, serta masyarakat untuk peningkatan penyelenggaraan dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Pemerintah memfasilitasi penyelenggarakan pembinaan dalam bidang keterpaduan PSU kawasan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kepentingan dan kompetensinya.
2) Dalam fungsinya sebagai fasilitator, pemerintah dapat melakukan :
a) fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul baik dalam kawasan maupun antar kawasan perumahan dan permukiman.
b) Memberikan bantuan teknis, pembinaan teknis dan pendampingan teknis.
c) sosialisasi produk pengaturan bidang keterpaduan PSU kawasan.
d) Memberikan bantuan stimulan PSU dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman.

3.4 Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan PSU di lapangan yang sering terjadi pada kawasan perumahan antara lain :
(i) genangan air atau banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air,
(ii) bangunan yang tidak memadai dan tidak terpelihara,
(iii) kemacetan lalulintas disebabkan penanganan jaringan jalan tidak terpadu dengan kawasan sekitarnya,
(iv) kekurangan air minum disebabkan oleh penanganannya belum terpadu, sehingga distribusi air minum tidak merata,
(v) rumah sudah terbangun tetapi prasarananya belum terselesaikan,
(vi) pelaksanaan pembangunan atau pengembang lebih mementingkan persil (cluster) sendiri sehingga PSU tidak terpadu antar sistem.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar